Salak - litipikorahicwchannel.com

Pelaksanaan pekerjaan Penataan/Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, yang dikerjakan oleh CV MITRA PERKASA diduga bermasalah karena dikerjakan asal jadi dan mengurangi volume pekerjaan yang ada di kontrak kerja .

Baca Lainnya :

Kegiatan ini berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 senilai 480 Juta Lebih .

Pasalnya kendati sudah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah , namun saat ini kondisi Gedung Kantor DRRD Kabupaten Pakpak bharat ini tanpak tidak terurus dan tidak ter rawat .

Selain itu pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan tidak tepat waktu karena penggantian atap dilakukan hingga tanggal 2 Januari 2024 .

Diketahui adapun item pekerjaan mayor , pada Penataan / Rehabilitasi gedung adalah Penggantian Atap dan Keramik serta penge cetan .

Namun saat ini kondisi Cet gedung DPRD ini masih tetap Luntur,  Kusam, kumuh  dan keriting. Hal ini menandakan bahwa dinding gedung ini sudah lama tidak pernah dilakukan penge cet tan .

Plafond gedung juga terlihat banyak yang sudah pecah , ambrol dan Copot. Demikian juga dengan keramik terlihat banyak yang pecah dan copot .

Karena itu pubik menduga bahwa item pekerjaan yang dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan Penataan/Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2023 tersebut diatas hanyalah penggantian atap gedung .

Penge cetan dinding dan penggantian Plafond serta keramik penutup lantai sama sekali tidak dilakukan oleh rekanan . Namun anehnya PPK tetap menerima hasil pelaksanaan pekerjaan ini bahkan membayarnya Lunas hingga 100 % .

Karena itu Publik mepertanyakan kinerja dari PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini dan oknum rekanan dari  CV MITRA PERKASA .

Patut diduga ada kongkalikog yang dilakukan oleh oknum rekanan , konsultan supervisi dan oknum PPK dari Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 yang telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Dearah pada pelaksanaan pekerjaan ini . 

Karena itu Publik meminta kepada Pihak Aparat Penegak Hukum yang ada di Daerah ini agar segera melakukan Penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan Peraturan dan Undang Undang Yang berlaku di Indonesia .

Sesuai UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik , kami sudah meminta konfrimasi berita secara tertulis kepada Rekanan dan PPK serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat , namun hingga berita ini kami tayangkan kami tidak mendapatkan tanggapan . ( TRPF LI TIPIKOR & AHICW CHANNEL.com ) 

Video Terkait: